Nusantara

Adhi Ardhana Klaim Proyek Tol Tak Merusak Sawah dan Pura, WALHI Tantang Buka Data

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah (WALHI) Bali merespons pernyataan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardana di akun Facebook milik pribadinya yang diunggah pada 3 November 2021.

Dalam postingan dimakan, pada intinya Adhi Ardhana menyatakan bahwa proyek jalan tol Gilimanuk – Mengwi tidak ada persawahan yang terputus, baik air irigasinya maupun jalan pertanian dengan sistem talang (atas) untuk dialiri air dan dilalui warga dengan roda dua serta tidak ada Pura atau beji atau area suci/ adat yang terpisah dalam suatu kawasan.

Menurut WALHI, pernyataan Adhi Ardhana tersebut dapat menyesatkan masyarakat.

Demikian terungkap dalam konferensi pers tersebut yang digelar Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, SH, MKn dan Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Bali Made Krisna “Bokis” Dinata, SPd, di Kantor WALHI Jalan Dewi Madri IV Nomor 02, Denpasar, Kamis 25 November 2021.

Menurut Untung Pratama, semula WALHI Bali tidak tahu mengenai postingan Adhi Ardhana tersebut. Namun pada Rabu 24 November 2021, ada masyarakat yang mendatangi Sekretariat WALHI Bali. Mereka mempertanyakan kebenaran status Adi Ardhana terkait isu tol Gilimanuk – Mengwi tersebut.

“Saat diperlihatkan status tersebut, kami kaget dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Agar masyarakat Bali tidak mengalami sesat informasi, kami menanggapi pernyataan Adhi Ardana tersebut,” jelas Untung Pratama.

Ia menegaskan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan WALHI Bali, ditemukan fakta bahwa lahan sawah yang diterabas oleh proyek tol Gilimanuk – Mengwi seluas 480,54 Ha. 98 subak juga terancam hilang akibat proyek tersebut.

Jika dikomparasikan dengan data daya dukung dan daya tampung Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali Nusra), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), demikian Untung Pratama, terlihat bahwa rencana pembangunan jalan tol tersebut masuk pada wilayah jasa penyediaan pangan dengan klasifikasi sedang hingga sangat tinggi, atau termasuk pada area lahan produktif.

Selain itu berdasarkan data dari KA ANDAL, dalam rencana proyek tol Gilimanuk – Mengwi, sedikitnya ada 15 jalur irigasi yang diterabas.

Mencermati data tersebut, Untung Pratama menyayangkan dan meragukan kapasitas Adhi Ardhana sebagai ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, karena memberikan pernyataan yang tidak berdasarkan data.

“Pernyataan Adhi Ardhana berpotensi menyesatkan masyarakat. Sebab faktanya, ada persawahan dan saluran irigasi yang terputus akibat proyek tol Gilimanuk – Mengwi,” tandas Untung Pratama.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data dari KA ANDAL proyek tol Gilimanuk – Mengwi serta hasil riset lapangan yang dilakukan tim pemetaan WALHI, sedikitnya 14 Pura yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Badung, diterabas proyek tol ini. Data tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Adhi Ardhana.

Karena itu, Untung Pratama meminta agar ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali tersebut membuka data yang menyimpulkan bahwa tidak ada Pura atau beji atau area suci/ adat yang terpisah dalam suatu kawasan.

“Kami meminta agar ketua Komisi III DPRD Bali membuka data yang dia miliki untuk membuktikan pernyataannya,” tegas Untung Pratama.

WALHI Bali juga menantang ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali untuk membuka data yang dimilikinya, guna membuktikan sekaligus mempertanggungjawabkan pernyataannya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

“Apabila dia tidak mampu menunjukkan data, maka Adhi Ardana selaku ketua Komisi III DPRD Bali didesak untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Bali karena telah memberikan informasi yang sesat mengenai isu rencana proyek tol Gilimanuk – Mengwi,” pungkas Untung Pratama. (KI-01)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button