Home / Ekonomi / 45 Juta UMKM Belum Keciprat BPUM, Nyoman Parta Minta Bali Diprioritaskan
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. (istimewa)

45 Juta UMKM Belum Keciprat BPUM, Nyoman Parta Minta Bali Diprioritaskan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Data menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai sekitar 65 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 45 juta UMKM di antaranya belum keciprat Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Jakarta, Kamis (1/4/2021). Raker ini digabung dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BNI, Dirut BRI, dan Dirut PT Jamkrindo.

“Kami memberikan apresiasi atas program BPUM ini. Orientasinya benar karena melibatkan banyak orang. Sasarannya juga banyak orang,” kata Nyoman Parta.

Ia menyebut, BPUM orientasinya tepat karena UMKM di Indonesia banyak berfokus pada tiga sektor usaha yang memberikan dampak pada banyak orang, yakni pedagang eceran, penyedia makanan dan minuman, serta industri pengolahan.

Karena itu, Nyoman Parta pun meminta agar bantuan ini bisa menyasar seluruh UMKM yang ada. Jika perlu, demikian legislator asal Bali itu, pemerintah melipatgandakan anggarannya.

“Untuk tahun 2020 dan 2021, bantuan yang dicairkan baru untuk sekitar 21 juta UMKM. Jadi baru sekitar 69 persen yang cair. Dengan demikian, masih sekitar 45 juta UMKM yang belum mendapatkan bantuan ini. Kami sarankan anggarannya ke depan bisa dilipatgandakan,” tutur Nyoman Parta.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini juga meminta agar UMKM di Bali mendapatkan prioritas BPUM. Menurut dia, hal tersebut tidak bermaksud mengistimewakan Bali.

“Tidak ada maksud untuk diistimewakan, karena semua rakyat di negeri ini harus dapat bantuan ini. Tetapi kami mohon untuk diprioritaskan, karena terkait rencana pembukaan kembali pariwisata Bali,” jelas Nyoman Parta.

Politisi kelahiran Guwang, Sukawati, Gianyar ini menyebut, pemerintah berencana membuka kembali pariwisata Bali pada Juni mendatang. Itu sebabnya, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi Covid-19 di Pulau Dewata itu.

“Bali adalah provinsi yang mengalami dampak paling buruk dari pandemi Covid-19 ini. Dan ada ikhtiar dari pemerintah pusat untuk membuka kembali pariwisata Bali bulan Juni. Sebab dalam kondisi normal kontribusi Bali terhadap devisa dan pajak negara sangat besar, sehingga sangat layak dalam situasi terpuruk seperti sekarang ini mendapatkan perhatian khusus,” ucapnya.

“Ketika bulan Juli asumsinya Covid-19 semakin menurun dan pariwisata mulai bangkit, maka BPUM untuk UMKM di Bali tentu akan mempercepat pulihnya ekonomi Bali. Jadi mohon ini dipertimbangkan oleh pemerintah dan rekan-rekan anggota Dewan,” imbuh Nyoman Parta.

Diketahui, BPUM ini diberikan pemerintah sebagai bentuk upaya untuk membantu para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Masyarakat pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan sesuai syarat, berhak mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp2,4 juta.

Dana bantuan akan disalurkan melalui nomor rekening yang bersangkutan secara bertahap. Program BPUM sudah berjalan sejak 2020 dan berlanjut hingga tahun 2021 ini. (KI-01)

Check Also

Plataran Indonesia Siap Manjakan Mitra dengan Plataran Malayeka Phinisi di Laut Flores

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Plataran Indonesia terus berkreasi untuk memaksimalkan pelayanan bagi mitra maupun tamunya. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *