Home / Nusantara / 43 Desa/ Kelurahan di Denpasar Terapkan PPKM Selama Sebulan
Ketua Harian Satgas  Covid-19 Kota Denpasar, I Made Toya. (istimewa)

43 Desa/ Kelurahan di Denpasar Terapkan PPKM Selama Sebulan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemkot Denpasar mendukung penuh Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pemkot Denpasar bahkan memperluas cakupan pelaksanaan PPKM hingga ke desa/ kelurahan yang diturunkan hingga dusun/ lingkungan.

“Dari hasil evaluasi, maka kami Satgas  Covid-19 Kota Denpasar memutuskan untuk memperluas cakupan PPKM dengan melibatkan Satgas Desa/ Kelurahan serta Dusun/ Lingkungan. Hal ini mengingat tingkat penularan dan penambahan kasus positif di Kota Denpasar terus meningkat,” jelas Ketua Harian Satgas  Covid-19 Kota Denpasar, I Made Toya, saat diwawancarai usai Rapat Koordinasi di Jaya Sabha Denpasar, Senin (18/1/2021).

Dikatakan, penerapan PPKM di Kota Denpasar sesuai SK Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/ 114/ HK/ 2021. PPKM berlangsung selama satu bulan, tanggal 18 Januari – 18 Februari 2021, dengan berbasis Satgas Dusun, Lingkungan, dan Banjar.

“Dalam memantau penerapan protokol kesehatan di sektor perkantoran, sekolah, upacara keagamaan, sektor esensial, kegiatan sosial budaya dan kegiatan usaha, dilakukan secara gotong – royong oleh masyarakat di bawah pengawasan Satgas Banjar, Dusun, Lingkungan dan Desa Adat dengan bersinergi bersama TNI dan Polri,” kata Made Toya.

“Satgas Dusun, Lingkungan dan Banjar beranggotakan 10 orang dan mendapatkan biaya operasional dari pemerintah Kota Denpasar,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, penerapan PPKM di Kota Denpasar dengan melibatkan desa/ kelurahan serta dusun, banjar dan lingkungan ini dapat secara signifikan menyukseskan target PPKM pusat untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Karena itu, Made Toya meminta masyarakat tidak resah dengan diberlakukannya PPKM.

“Jangan resah, yang penting bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang diperketat,” tegasnya, sembari menambahkan bahwa dalam PPKM ini tak ada pelarangan melakukan aktivitas bagi masyarakat. Hal ini berbeda dengan PSBB, yang sama sekali tidak mengizinkan kegiatan masyarakat.

Ia mencontohkan yang turut dibatasi yakni proses pembelajaran siswa yang masih melalui daring atau di rumah. Kemudian perkantoran maksimal karyawan bekerja di kantor itu sampai 50 persen saja, baik itu karyawan ASN, BUMN/ BUMD maupun swasta. Selain itu, pembatasan jam operasional tempat-tempat usaha seperti cafe, mall, swalayan maupun warung hanya sampai Pukul 21.00 Wita.

“Fokus saat ini hanya pemantauan, sosialisasi serta penegakan penerapan protokol kesehatan yang lebih disiplin dan ketat, yakni mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker, di mana masyarakat masih bisa tetap beraktifitas,” beber Made Toya.

Dalam penerapan PPKM, lanjut dia, terdapat pengecualian terhadap fasilitas yang bersifat esensial seperti pasar rakyat yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, SPBU, PLN atau sektor energi dan juga rumah sakit.

“Untuk pasar rakyat sebagai sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” ucapnya.

Selain itu, demikian Made Toya, sektor esensial yang tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat meliputi sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan. Demikian halnya sektor konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional serta untuk kebutuhan sehari-hari sesuai pengaturan Sektor Esensial Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat.

Diketahui, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau yang kini disebut PPKM di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara Pemkot Denpasar, mengingat terjadi peningkatan kasus dan penularan Covid-19 yang signifikan, maka pelaksanaan PPKM diperpanjang dari 18 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021. Selain itu, cakupannya juga diperluas dengan melibatkan Satgas Desa, Desa Adat, Pecalang, Dusun, Lingkungan serta Banjar. (KI-02)

Check Also

Pidato Perdana Jaya – Wibawa di Sidang Paripurna Dewan, Fokus Pemulihan Ekonomi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *