Home / Peristiwa / Nasional / 102 Daerah “Zona Hijau” Sudah Bisa Lakukan Kegiatan Produktif
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. (istimewa)

102 Daerah “Zona Hijau” Sudah Bisa Lakukan Kegiatan Produktif

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/ kota yang pada saat ini dinyatakan dalam “zona hijau”, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/ kota yang saat ini berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” kata Doni, di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi 14 kabupaten/ kota di Provinsi Aceh, 14 kabupaten/ kota di Sumatera Utara, 3 kabupaten/ kota di Kepulauan Riau, 2 kabupaten di Riau, 1 kabupaten di Jambi, 1 kabupaten di Bengkulu, 4 kabupaten/ kota di Sumatera Selatan, 1 kabupaten di Bangka Belitung dan 1 kabupaten di Lampung.

Selanjutnya 1 kota di Provinsi Jawa Tengah, 1 kabupaten di Kalimantan Timur, 1 kabupaten di Kalimantan Tengah, 2 kabupaten di Sulawesi Utara, 1 kabupaten di Gorontalo, 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, 1 kabupaten di Sulawesi Barat, 1 kabupaten di Sulawesi Selatan, dan 5 kabupaten/ kota di Sulawesi Tenggara.

Kemudian ada 14 kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 2 kabupaten di Maluku Utara, 5 kabupaten/ kota di Maluku, 17 kabupaten/ kota di Papua, serta 5 kabupaten/ kota di Papua Barat.

“Dalam implementasinya, sangat diharapkan agar tiap-tiap kabupaten/ kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19,” ujar Doni, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memerhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni juga memberikan arahan khusus kepada para bupati dan wali kota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/ kota, agar proses pengambilan keputusan harus melibatkan Forkopimda dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, ia berharap agar para bupati/ wali kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaksud seperti pembukaan rumah ibadah Masjid, Gereja, Pura, Vihara. Selain itu juga pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman Covid-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upayakan selalu dapat mengonsumsi makanan yang bergizi,” tandasnya.

Doni juga meminta setiap daerah agar menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah. Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/ kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni. (KI33)

Check Also

Rakernas PERADI Sukses, Togar Situmorang Kembali Suarakan Dukungan untuk ‘Single Bar’

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Prof Otto Hasibuan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *